Oleh : Esa Septian
Birokrasi merupakan instrumen penting dan
tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan masyarakat modern yang kehadirannya
tak mungkin di hilangkan dalam peran tatanan suatu pemerintahan baik di negara
maju atau pun di negara berkembang. Yang Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi
logis dari tugas utama negara di dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan
kesejahteraan masyarakat, Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan
jasa yang diperlukan oleh rakyatnya, baik itu secara langsung maupun tidak.
Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi
rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk
melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Birokrasi
pemerintah paling tidak bergerak minimal pada dua jalan diantaranya:
1. Responsif
kepada keinginan public
Perangkat birokrasi, perlu
menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan
efisiensi, keberhasilan dan kepuasan masyarakat yang dilayanai. Perilaku “melayani”,
bukan “dilayani”. Mendorong bukan menghambar, mempermudah bukan mempersulit,
sederhana bukan berbelit-belit.terbuka untuk setiap orang bukan hanya untuk
segelintir orang.
2. Jalan
menuju kepentingan pemerintah
Organ birokrasi negara adalah
alat-alat negara yang menjalankan tugas-tugas negara, diantaranya menjalankan
tugas-tugas negara, diantaranya menjalankan tugas-tugas pemerintahan yaitu Pelayanan
publik yang prima dalam era governance sekarang ini diarahkan pada kepuasan
publik sebagai pemilik pemerintah. Sehingga tak heran jika salah satu hal yang
harus menjadi ciri pelayanan publik pada negara demokratis adalah
akuntabilitas. Accountability adalah suatu ukuran yang menunjuk seberapa besar
proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan
norma norma yang berkembang dalam masyarakat Di Negara berkembang, pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan
publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh
lapisan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu
kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi
informasi. Oleh karena itu beberapa peran penting birokrasi dalam suatu tatanan
pemerintahan suatu negara berkembang:
·
Administrasi
Fungsi administrasi pemerintahan
modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul
informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi
adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif
serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi
berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu
sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.
·
Pelayanan
Birokrasi sessungguhnya diarahkan
untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan metereologi dan
Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana
badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan
melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam.
Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan
POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.
·
PengaturanFungsi
pengaturan
dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan
masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan
anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak.
Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.
Birokrasi berhubungan dengan organisasi
masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi
aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoritikus klasik
seperti Fayol (1949), Taylor (1911), dan Weber (1948), selama bertahun-tahun
telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi
organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi.
Menurut Weber (1948), organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan
karakteristik struktural.
1. Aturan-aturan
yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan
anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan
pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan
aktivitas organisasi.
2. Spesialisasi
peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk
menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan
memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka
produktivitas pekerja dapat ditingkatkan.
3. Hirarki
otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi
didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan
hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan
tugas-tugas organisasi.
4. Pekerjaan
personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan
kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Para manajer
harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan individu yang
berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi
perusahaan.
5. Mampu
tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas
organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini
menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan
anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya.
6. Impersonality
dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi
mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya,
anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan
tujuan dan kebutuhan sendiri. Sekali lagi, ini menekankan prioritas yang tinggi
dari tugas-tugas organisasi di dalam perbandingannya dengan prioritas yang
rendah dari anggota organisasi individu.
7. Uraian
tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai
garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai
pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka
lakukan.
8. Rasionalitas
dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi
membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Menurut prinsip dasarnya,
organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis
dan bisa diprediksikan.
Peran birokrasi dalam penyelenggaraannya
banyak beranggapan bahwa birokrasi sangat lamban dan tidak efisien
dalam menanggapi perubahan dalam pelaksanaan, kurang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan
pembangunan. Birokrasi dituntut untuk berubah sikap dan perilaku agar dapat
melayani masyarakat dengan baik. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi baik
yang berlangsung cepat maupun yang berlangsung lambat (evolusi) menuntut pada
organisasi birokrasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
tersebut. Sebagaimana terlihat jelas fungsi pokok
birokrasi Negara adalah untuk menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan
menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara. Untuk
melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas
pokok yakni :
1. Memberikan
pelayanan umum yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan
palayanan perjanjian, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas
umum, pemeliharaan kesehatan dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk.
2. Melakukan
pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang
lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi,
menyediakan modal dan fasilitas, usaha, serta melaksanakan pendidikan.
3. Menyelenggarakan
pembangunan di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur
perhubungan,telekomunikasi,perdagangan dan sebagainya.
Kelemahan Birokrasi Di Indonesia Keluhan
tentang birokrasi Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di
Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi
melihat praktek sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya.
Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga
yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya.
Dalam
realitanya, yang menggejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang
menyimpang dari teori idealismenya Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang
menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di
birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan
hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele. Harapan
model Birokrasi Masa Depan Kebutuhan yang nyata saat ini dalam praktek
birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konkret dari masyarakat.
Kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan politik menjadi suatu tuntutan
yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang masih bercorak
patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan
seksama. Dalam perkembangan kearah modernisasi menuntut adanya peningkatan kualitas
administrasi dan manajemen. Selain itu, dalam menghadapi kondisi saat ini dan
menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai
kharakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan
mengurangi budaya patrimonial di dalam birokrasi tersebut.
REFREENSI