BULLETIN ISLAM

PEMIMPIN MUSLIM, NO KAFIR.

0leh : Esa Septian

Akhir-akhir ini sedang marak-maraknya isu-isu perdebatan  tentang pemimpin Kepala Daerah yang bertanya-tanya apakah wajib beragama muslim, seperti di DKI Jakarta Terdapat calon pilkada yang bukan beragama Islam, lalu bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai pemeluk agama islam dan  pengamat politik. Banyak aksi-aksi yang timbul dengan konflik tersebut seperti aksi damai, aksi bela al-qur’an yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya umat muslim itu semata-mata hanya untuk membela umat islam bukanlah  kepentingan politik. Memang  tidak mungkin permasalahan ini terjadi negara kita, karena Negara kita negara Indonesia bukanlah negara Islam seperti di Negara Saudi Arabia, karena landasan negara Indonesia adalah Pancasila bukan Islam, memanglah sangat rumit jika Indonesia menerapkan Negara Islam sebab Indonesia mempunyai beragam banyak agama yang tersebar di Indonesia seperti Agama Islam, Kristen, Hindhu, Budha, Katolik, dan Tionghoa. Kendati demikian Indonesia hanyalah berkedudukan sebagai negara Mayoritas penduduk yang beragama Islam, bukan sebagai Negara Islam karena hal tersebut dilandaskan bahwa semua agama yang ada di indoneisa berasal dari luar alias pendatang  bukan asli dari Indonesia itu sendiri, yang asli dari Indonesia hanyalah kepercayaan-kepercayaan nenek moyang sejak dulu yang jumlahnya sangatlah banyak bahkan tak terhitung. Ujar Dra. Hj. kabirul Kuwati Dosen STIA “AAN” Yogyakarta. Jika Indonesia dipaksakan akan menerapkan Negara Indonesia sebagai negara Islam maka akan banyak daerah-daerah bagian Indonesia akan memisahkan diri bahkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan hancur karena penduduk Indonesia  pun mempunyai penduduk yang asli keturunan China. bahkan akan bertambahnya konflik-konflik yang menjalar keseluruh daerah bagian Indonesia bukan hanya di DKI Jakarta saja jika hal terebut akan diterapkan.  Maka dari itu memang sebenarnya Indonesia tepat sekali menempatkan dan menerapkan sila yang pertama pada pancasila yaitu Ketuhananan yang maha Esa, yang berarti apapun agama kita tetap menjadi satu yaitu Esa. Jika dibandingkan dengan awal sebelum sila itu diganti yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluknya. Otomatis agama selain islam tidak akan mau menaati sila tersebut dan tidak akan patuh terhadap pancasila. Pasalnya demikian memang negara kita pun mempunyai Simbol negara yang bunyinya “Bhineka Tunggal Ika” berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Banyak suku etnik, Ras, Budaya dan agama yang tersebar dan disatukan menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu sebagai warga negara Indonesia yang baik sepatutnya kita menghargai perbedaan dan keberagaman agama tersebut, saling bertoleransi serta menjalin persaudaraan yang baik antar pemeluk agama. Jika kita mengulas tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin bagi umat islam adalah harus beragama islam memang lah benar karena Allah SWT telah memerintahkan kaum mukmin untuk menaati ulli amri (Penguasa) dari kalangan mereka sendiri “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya serta ulli amri (Penguasa) dari kalangan kalian (QS an-nisa (4):59)” meskipuun pemimpin yang non-muslim mempunyai pengalaman kinerja yang bagus dan keunggulan yang baik tetapi itu bukanlah alasan untuk menjadikannya pemimpin. Pemimpin yang beragama muslim pun pun banyak yang  mempunyai karakter keunggulan sebagai seorang pemimpin dan itu  bahkan menjadi nilai yang bagus untuk dijadikan nya pemimpin masa depan. Lalu bagaimana peran yang harus dilakukan oleh orang yang beragama non-muslim yaitu hanya dengan mendapatkan hak-haknya saja sebagai WNI, yang berkeweajiban menjadi pemimpin adalah umat muslim yang sebenarnya harus sadar bahwa kita lah yang harus menjadi yang Pemimpin bukan menuntut hak-haknya saja. Lihatlah surat an-nisa (4):141)  bahwa allah sekali kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum mukmin. Masih banyak ayat al-qur’an lainnya bahkan hadis  yang menegaskan keharaman pemimpin kafir atas umat muslim. Persoalan ini memanglah mau tidak mau harus dijalankan karena kita sebagai umat yang beragama islam sepatutnya  menaati syariat agama islam yang kita peluk dan jalani. Doktrin dasar demokrasi adalah kedaulatan ditangan rakyat. Tentu harapan sebagai rakyat pun mengharapkan diterapkanya system yang baik dan adil bisa mewujudkan keadilan di Indonesia dengan system islam sebab system islam berasal dari Allah SWT. Yang maha adil dan bijaksanam, Mengikuti jejak khalifah kenabian. System islam justru tidak akan berjalan dengan sempurna jika pemimpin atau khlaifah kita berasal dari orang kafir. System islam ini adalh adalah sebagai jawaban atas beragam persoalan yang dihadapi oleh umat islam.

MENJADI BIROKRAT BUKAN KORUPTOR

Oleh : Esa Septian

Birokrasi merupakan instrumen penting dan tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin di hilangkan dalam peran tatanan suatu pemerintahan baik di negara maju atau pun di negara berkembang. Yang  Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara di dalam pemerintahan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya, baik itu secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi. Birokrasi pemerintah paling tidak bergerak minimal pada dua jalan diantaranya:

1.      Responsif kepada keinginan public

Perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi, keberhasilan dan kepuasan masyarakat yang dilayanai. Perilaku “melayani”, bukan “dilayani”. Mendorong bukan menghambar, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit.terbuka untuk setiap orang bukan hanya untuk segelintir orang.

2.      Jalan menuju kepentingan pemerintah

Organ birokrasi negara adalah alat-alat negara yang menjalankan tugas-tugas negara, diantaranya menjalankan tugas-tugas negara, diantaranya menjalankan tugas-tugas pemerintahan yaitu Pelayanan publik yang prima dalam era governance sekarang ini diarahkan pada kepuasan publik sebagai pemilik pemerintah. Sehingga tak heran jika salah satu hal yang harus menjadi ciri pelayanan publik pada negara demokratis adalah akuntabilitas. Accountability adalah suatu ukuran yang menunjuk seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholder dan norma norma yang berkembang dalam masyarakat Di Negara berkembang, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan baik karena pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah belum bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi geografis, sumber daya manusia, sumber penerimaan, dan teknologi informasi. Oleh karena itu beberapa peran penting birokrasi dalam suatu tatanan pemerintahan suatu negara berkembang:

·         Administrasi

Fungsi administrasi pemerintahan modern meliputi administrasi, pelayanan, pengaturan, perizinan, dan pengumpul informasi. Dengan fungsi administrasi dimaksudkan bahwa fungsi sebuah birokrasi adalah mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif serta penafsiran atas UU tersebut oleh eksekutif. Dengan demikian, administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, di mana kebijakan umum itu sendiri telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

·         Pelayanan

Birokrasi sessungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus. Badan metereologi dan Geofisika (BMG) di Indonesia merupakan contoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut ditujukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan bencana alam. Untuk batas-batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti PJKA atau Jawatan POS dan Telekomunikasi juga menjalankan fungsi public service ini.

·         PengaturanFungsi

pengaturan dari suatu pemerintahan biasanya dirancang demi mengamankan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, badan birokrasi biasanya dihadapkan anatara dua pilihan: Kepentingan individu versus kepentingan masyarakat banyak. Badan birokrasi negara biasanya diperhadapkan pada dua pilihan ini.

Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoritikus klasik seperti Fayol (1949), Taylor (1911), dan Weber (1948), selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber (1948), organisasi birokrasi yang ideal menyertakan delapan karakteristik struktural.

1.      Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.

2.      Spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan.

3.      Hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.

4.      Pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi perusahaan.

5.      Mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda.  Mampu tukar ini menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya.

6.      Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Sekali lagi, ini menekankan prioritas yang tinggi dari tugas-tugas organisasi di dalam perbandingannya dengan prioritas yang rendah dari anggota organisasi individu.

7.      Uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan.

8.      Rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.

Peran birokrasi dalam penyelenggaraannya banyak beranggapan bahwa birokrasi sangat lamban dan tidak efisien dalam menanggapi perubahan dalam pelaksanaan, kurang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan. Birokrasi dituntut untuk berubah sikap dan perilaku agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi baik yang berlangsung cepat maupun yang berlangsung lambat (evolusi) menuntut pada organisasi birokrasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Sebagaimana terlihat jelas fungsi pokok birokrasi Negara adalah untuk menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara. Untuk melaksanakan fungsi itu, birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok yakni :

1.      Memberikan pelayanan umum yang bersifat rutin kepada masyarakat seperti memberikan palayanan perjanjian, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan dan penyediaan jaminan keamanan bagi penduduk.

2.      Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan yang lebih baik, seperti melakukan pembimbingan, pendampingan, konsultasi, menyediakan modal dan fasilitas, usaha, serta melaksanakan pendidikan.

3.      Menyelenggarakan pembangunan di tengah masyarakat, seperti membangun infrastruktur perhubungan,telekomunikasi,perdagangan dan sebagainya.

Kelemahan Birokrasi Di Indonesia Keluhan tentang birokrasi Indonesia umumnya bermuara pada penilaian bahwa birokrasi di Indonesia tidak netral. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri, apalagi melihat praktek sehari-hari dimana birokrasi terkait dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak mungkin dipandang sebagai lembaga yang berdiri sendiri, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya.

Dalam realitanya, yang menggejala di Indonesia saat ini adalah praktek buruk yang menyimpang dari teori idealismenya Weber. Dalam prakteknya, muncul kesan yang menunjukkan seakan-akan para pejabat dibiarkan menggunakan kedudukannya di birokrasi untuk kepentingan diri dan kelompok. Ini dapat dibuktikan dengan hadirnya bentuk praktek birokrasi yang tidak efisien dan bertele-tele. Harapan model Birokrasi Masa Depan Kebutuhan yang nyata saat ini dalam praktek birokrasi adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konkret dari masyarakat. Kebutuhan akan peningkatan kualitas kehidupan politik menjadi suatu tuntutan yang tak terhindarkan. Kondisi birokrasi Indonesia yang masih bercorak patrimonial, adalah merupakan benang sejarah yang perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam perkembangan kearah modernisasi menuntut adanya peningkatan kualitas administrasi dan manajemen. Selain itu, dalam menghadapi kondisi saat ini dan menjawab tantangan masa sekarang, birokrasi Indonesia diharapkan mempunyai kharakteristik yang mampu bersifat netral, berorientasi pada masyarakat, dan mengurangi budaya patrimonial di dalam birokrasi tersebut.

REFREENSI

http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/publikasi/artikel/463-aktualitas-konsep-birokrasi-dalam-menjawab-tantangan-reformasi-birokrasi-di-indonesia

file:///D:/All%20About%20International%20Relations%20%20PERAN%20BIROKRASI%20DALAM%20PELAYANAN%20PUBLIK.htm

LIKA LIKU PERJALANAN HIDUP

Hidup ibarat sebuah perjalanan dan perjalanan hidup yang penuh lika-liku. Terkadang jalan yang kita tempuh mulus tanpa hambatan, namun tak jarang jalan yang kita lewati berkelok-belok,berbatu-batu dan juga terjal, begitu juga dengan hidup saya, semua mempunyai permaslahan yang kadang mereka fikir hidup sangatlah sulit untuk dijalani. Entah mungkin banyak alasan diantarnya kurang bersukur, malas untuk beruaha, serakah dan tidak mau mendekatkan diri kepada pencipta-Nya. saya seorang pemuda remaja yang menuju dewasa yang sedang mencari jati diri yang sebenarnya. Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga yang lengkap keluarga yang sederhana tapi meskipun demikian saya mendapatkan kebahagiaan disitu dan saya bersyukur dalam hal ini mereka-mereka semua bagiku adalah surganya dunia.

Saya dilahirkan oleh sosok seorang ibu yang tangguh dan ayah yang bertanggung jawab. Ayah saya adalah seorang yang pekerja keras, beliau seorang pekerja yang sangat giat bekerja, darinya saya belajar bagaimana artinya menjadi seorang lelaki sejati. Hari-hari dalam hidupnya dihabiskan untuk bekerja, hari terus bergulir menuju saatnya saya dihadapkan dengan kehidupan yang nyata kehidupan yang penuh tantangan rintangan serta hambatan dimana hidup ini harus memilih atau dipilih, You Know?

Impian terbesar adalah membahagiakan kedua orang tua, ya memang semua orng tentunya ingin seperti itu. Terkadang saya pun bertanya pada diri saya sendiri, mengapa sampai saat ini saya belum bisa membahagiakan nya membuatnya bangga, bahkan sekarang saya menjadi beban untuk kedua orang tua saya, karena saya memilih untuk berkuliahdi salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Yogyakarta bukan bekerja setelah lulus SMA. setelah saya gagal mengejar mimpi-mimpi yang sudah saya fikirkan yang sudah saya persiapkan  matang-matang. andai impian saya menjadi seorang yang berprofesi sebagai aparat penegak hukum  dapat terwujud begitu bangga dan bahagianya kedua orang tua melihat saya menjadi orang sukses. Berlarut larut dalam kesedihan meratapi kegagalan yang sudah saya alami, mengingat ingat perjuangan yg selama ini saya perjuangkan dengan semaksimal mungkin pada akhirnya harus sirna sudah, memang tak mudah untuk menerima sebuah kenyataan yang pahit dan menyakitkan dimana impian yg selama ini dibangun kandas ditengah jalan entah itu kenapa yang pasti mungkin itu bukan milik saya, mungkin udah ada jalan yang udah disiapkan oleh yang Maha Kuasa.

Tak banyak waktu yang terus saya renungi, tak ada gunanya juga untuk meratapi kegagalan yang terus menerus, terjatuh memang sudah biasa banyak yg pada akhirnya terbangun. Dan hal yang luar biasanya itu ketika saya bangkit dari keterpurukan saya, Be Positive Thinking. masih banyak kok jalan yang lain. Masih banyak jalan yang halal. Dan allah pun tau mana yang terbaik untuk masa depan kita untuk kedepannya.

Hidup adalah satu perjalanan yg amat panjang, ujung nya sejauh mata memandangAda kalalalunya makin payah. Sedangkan kaki kita mulai lelah, dan langkah kita makin lemah,hanya hati yang sarat dengan keyakinan terhadap janji dan rahmat ALLAH sahaja yang akan kekal dan kuat tidak pernah merasa sendiri. , jalani hidup seperti meminum segelas kopi hangat, rasanya pahit, diminum perlahan tapi pasti dan yg pasti menikmati kopi itu seperti kita menikmati kehidupan ini, walau pahit tetap dijalani dengan ikhlas, memang banyak cerita perjalanan hidup yg kadang diatas kadang dibawah, inilah siklus kehidupan yg terpenting adalah tetap menjalaninya dengan setulus hati serta bersyukur dengan apapun yg kita miliki belum tentu oang lain punya.