#JEJAK OPINI
Kekuasaan pengambil kebijakan publik telah disadari bahwa seorang pejabat publik mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keputusan-keputusan yang diambil seringkali menuai kontroversi terdapat didalamnya pro dan kontra. Pedoman yang sepatutnya di pegang teguh oleh para pengambilan keputusan adalah dengan mengedepankan tujuan mementingkan dan mensejahterakan rakyat. Pemahaman etika publik mampu untuk membuat garis kepentingan publik dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Pejabat publik harus mampu untuk menyampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi menjaga eksistensi diri dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Maka dengan demikian kepentingan publik harus dibuat garis-garis mengenai perilaku dan etika seorang pejabat politik dalam mengemban tugasnya sebagai implementator.
Seorang pejabat politik atau publik dalam berpikir merasakan bersikap, mengambil keputusan mengacu terhadap tujuan konstitusi dalam mencapai kesjahteraan rakyat yanga adil dan makmur. Masyarakat hanya dapat mengikuti dan melaksanakan apa yang telah dihasilkan berupa produk kebijakan dari pemerintah. agar kebijakan tersebut dapat diterima maka pejabat publik tentu harus pro terhadap pemecahan masalah yang di hadapi oleh masyarkat. Kebijakan pubik ditujukan untuk kepetingan masyarakat dibuat melalui oleh pengambil keputusan adanya unsur kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik sangatlah besar dan mampu mempengaruhi siapapun dengan berbagai cara yang dilakukan. Etika dalam berpolitik tentu perlu dalam menanamkan diri kepada pejabat untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan cenderung mengarah kepada korupsi yang selama ini menjadi citra buruk seorang pejabat. Banyak para pejabat yang terjerat kasus korupsi karena menyalahgunakan kekuasannya demi kepentingan diri maupun kelompok.
Menjadi pejabat yang tidak korupsi memang tidaklah mudah. pengawasan yang ketat tsangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penalahgunaan kekuasaan. Tata kelola government yang mengurusi dan melibatkan uang yang banyak tidak mudah untuk menjadi aset diri sendiri. Garis pembatas disiplin pada diri sendiri secara rasional dan jujur sangat ditekankan demi tercapainya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Maka disini peran etika moral pada diri manusia sangat dibutuhkan Unsur etika yang menempel pada diri manusia sesuatu pantas atau tidak pantas, di anggap baik atau buruk. Teknokratik dalam pengelolaan sumber daya di organisasi untuk membuat suatu kebijakan publik sangat beresiko karena menyangkut nilai yang besar terhadap dampak yang diberikan apakah mensejahterakan rakyat atau bahkan rakyat semakin menderita.
Pemberian rambu-rambu norma dalam mengatur tingkah laku pejabat menjadikan cultur birokrat membuat SOP atau tata cara atau tata kelola dimana kebijakan dibuat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menegakan pengawasan internal dan eksternal fungsi pengawasan dalam pelayanan publik dapat dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal berfungsi sebagai fungsi pengawasan pada level dasar, karena pengawas internal berada di dalam instansi diharapkan dapat lebih banyak mengetahui seluk beluk dan karakter pelaksana pelayanan publik beserta potensi penyimpangan yang mungki terjadi, jika fungsi pengawasan oleh pengawas internal gagal bereaksi atau berfungsi dengan baik, maka harus ada peran dari fungsi pengawasan level lanjutan, yakni pengawasan eksternal yaitu masyarakat tentu perlu andil dalam mengawasi langkah pejabat publik.
Elemen kekuasaan dapat mudah memunculkan konflik masalah karena terdapat perbedaan kepentingan didalam pengambilan keputusan. Para pejabat publik senantiasa mempertahankan apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri tanpa mempertimbangkan dampak yang terjadi. Terlebih dalam kedudukan kekuasaan perebutan kursi dalam memenangkan nya menyebabkan konflik yang luar biasa. Korupsi kecil dan besar sangat mudah masuk dalam kekuasaan dan kewenangan dapat menyembunyikannya dan membeli system. Kekuasaan dapat Menciptakan pengaruh dan network dapat menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Pencegahan korupsi dalam pengawasan terhadap pengambilan keptusan tidak cukup pengawasan internal dan eksternal yakni Muncul unsur etika mengenai keyakinan tidak sedang menghianati kebenaran sebagai pelayan publik.
Panggung politik dalam memperebutkan kekuasaan sangalah kental dengan proses suap menyuap, menjatuhkan satu sama lain, black campaign. Membuat tidak bersihnya di dalam internal pejabat publik sehingga hal ini menjadi perdebatan dan menjadi konfik masalah. Sehingga produk-produk yang dihasilkan seakan-akan hanya ditujukan terhadap orang-orang atau kelompok tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan etika publik mempertegas lagi adanya norma kepantasan dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Disisi lain untuk menjadi pemangku kekuasaan sangatlah sulit perlu pembiayaan yang sangat besar oleh partai maupun individu. Sehingga ongkos menjadi pejabat publik yaitu korupsi atau tidak banyak yang dapat melakukannya dengan ikhlas. Menjalankan secara konsisten sebagai pejabat publik banyak pengaruh yang mendasari bagaimana pejabat dapat merealisasikan rencana yang telah dibuat dan rumuskan. Etika publik sebagai landasan membuat kebijakan publik dengan mementingkan rakyat, mensejahterakan rakyat dengan dihadapkan oleh kekuasaan dan struktur politik.
Konflik kepentingan dalam birokrasi membuat keputusan yang baik. Implikasi kebijakan pihak yang akan mendapakan keuntungan yang penting pemerintahan dapat berjalan dengan efektif. Pejabat dengan pengusaha yang bersumber dari perusahaannya meskipun sudah idak menjadi seorang engusaha lagi tapi rat kaitan dengan keluaraganya. Unsur konflik kepentingan dan etika sangat langka di indonesia. Jika ditegakan menajdi barang yg aneh. Ruangan publik rakyat atau masyarakat menjadi obyek dari kekuasaan yang memilih pemimpin menjadi proses yang bukan mudah dan murah membutuhkan biaya yang luar biasa. Kandidat akan menjadi beban jika dikaitan dengan pemilihan. Tidak rasional dengan gaji yang di dapatkan oleh pejabat publik jika dinaikan akan muncul konflik dianggap mensejahterakan pejabat bukan rakyatnya. Melalui kebijakan dapat menjadi kolaborasi alat dari pejabat publik. Proses mendapatkan kekuasaan sangatlah mahal dan akan menjadi penyakit system demokrasi. Maka tak heran banyak para pejabat yang ingin mengembalikan kekayaannya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan.
Sumbangsih sebagai pejabat publik dikehendaki baiknya tidak ada unsur system politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Seorang pejabat harus menaati kode etik sebagai seorang pelayan publik dalam melayani masyarakat. Konsekuensi sebagai pejabat publik memang sangat besar dimana rakyat telah bergantung kepada dirinya dan jika hal tersebut disalahgunakan akan menyaiti hati masyarakat yang telah memilih pejabat tersbeut dan solusi sebagai seorang kebijakan publik adalah dengan Mencintai indonesia dan menjaga etika moral dalam berpolitik.
